Inilah Sejarah Kepolisian Republik Indonesia POLRI yang Wajib Anda ketahui

Zona1000.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Sebelum Kemerdekaan Indonesia.
Jaman Kerajaan
Pada   zaman   Kerajaan   Majapahit   patih   Gajah   Mada   membentuk   pasukan pengamanan yang  disebut  dengan  Bhayangkara  yang  bertugas  melindungi  raja  dan kerajaan.

Masa kolonial Belanda
Pada  masa  kolonial  Belanda,  pembentukan  pasukan  keamanan  diawali oleh pembentukan  pasukan pasukan  jaga  yang  diambil  dari  orang orang  pribumi  untuk menjaga aset dan kekayaan orang orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu  itu. Pada tahun  1867  sejumlah  warga  Eropa  di  Semarang,  merekrut  78  orang  pribumi  untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang   operasional   kepolisian   ada   pada   residen   yang   dibantu   asisten presiden.
Rechts   politie dipertanggungjawabkan  pada procureur  generaal(jaksa  agung).
Pada  masa  Hindia  Belanda  terdapat  bermacam macam  bentuk  kepolisian,  seperti veld politie
(polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisipamong praja), dan lain-lain.
Sejalan  dengan  administrasi  negara  waktu  itu,  pada  kepolisian  juga  diterapkan pembedaan jabatan  bagi  bangsa  Belanda  dan  pribumi.  Pada  dasarnya  pribumi  tidak diperkenankan menjabat
hood  agent (bintara), inspekteur  van  politie,  dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian   modern   Hindia   Belanda   yang   dibentuk   antara   tahun   1897-1920
adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Baca Juga :


Awal kemerdekaan Indonesia

Periode 1945-1950

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.